Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wonosobo Melawan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk #WonosoboMemanggil, Jumat (26/6/2026). Massa yang kompak mengenakan pakaian serbahitam sebagai kode busana aksi mulai berkumpul di Taman Selomanik sejak pukul 12.30 WIB sebelum melakukan longmars menuju Kantor Bupati Wonosobo.

Gerakan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil lintas sektor, mulai dari mahasiswa, pelajar, aktivis, pegiat seni, komunitas musik, suporter lokal, hingga para petani, pedagang, peternak, dan pengemudi ojek daring.

Soroti Isu Nasional dan 7 Tuntutan Lokal

Aksi ini membawa narasi besar mengenai rapuhnya kondisi nasional dan keresahan mendalam terkait potret pembangunan di daerah. Dalam manifesto yang dibacakan, aliansi secara garis besar melayangkan 4 Tuntutan Nasional dan 7 Tuntutan Daerah.

4 Tuntutan Nasional:

1. Mendandani arah kebijakan pusat dengan menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

2. Menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.

3. Mengembalikan supremasi sipil demi iklim demokrasi yang sehat.

4. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

7 Tuntutan Daerah untuk Pemkab Wonosobo:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum (PJU).

2. Penanganan konkret terhadap angka kemiskinan.

3. Audit independen terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

4. Peningkatan kesejahteraan dan regulasi bagi guru honorer.

5. Penyelesaian proyek pembangunan stadion.

6. Penindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.

7. Transparansi menyeluruh pada Anggaran Daerah (APBD) dan dana desa.

Koordinator Lapangan sekaligus Ketua PC PMII Wonosobo, Ahmad Nursholih, menyatakan aksi ini dipicu oleh adanya temuan dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran pada sejumlah program pemerintah daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, meningkatkan transparansi anggaran, serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan BUMD. Masyarakat jangan apatis terhadap kebijakan pemerintah karena setiap keputusan politik berdampak pada kehidupan sehari-hari,” tegas Ahmad.

Respons Pemkab: Ingatkan Kritik Berbasis Data Hukum

Lantaran Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat sedang menghadiri agenda lain, massa aksi di depan gerbang Kantor Bupati ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonosobo, Drs. One Andang Wardoyo, M.Si.

Sekda menyampaikan apresiasi tinggi atas fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh elemen mahasiswa dan masyarakat. Ia memastikan seluruh masukan—terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan dan pelayanan publik—akan diformulasikan ke dalam draf perubahan APBD murni maupun perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Meski demikian, Andang memberikan catatan kritis agar setiap tuduhan atau penilaian miring yang disampaikan demonstran wajib berpijak pada data konkret dan praduga tak bersalah.

“Kami berterima kasih atas kritik dan masukan bagi pemerintah daerah. Namun, jangan sampai ada tuduhan atau penilaian terhadap seseorang tanpa adanya proses hukum yang jelas. Penetapan tersangka merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Jika ada dugaan penyimpangan, mekanismenya harus melalui lembaga yang berwenang,” ujar Sekda Andang.

Mengenai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan KDMP, Andang menegaskan Pemkab secara struktural berkewajiban mendukung program pusat sesuai porsi kewenangan daerah.

Sempat Memanas, Massa Bubar Tertib Menjelang Magrib

Setelah tertahan di depan Kantor Bupati, eskalasi aksi berlanjut ke ruang audiensi dan dialog ketika sejumlah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo turun langsung menemui massa di jalanan.

Dialog yang berjalan maraton tersebut sempat memanas dan diwarnai adu argumen sengit antara perwakilan aliansi dan para legislator. Ketegangan akhirnya mereda setelah lembar tuntutan resmi diterima dan ditandatangani oleh perwakilan DPRD Kabupaten Wonosobo.

Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib menjelang waktu Magrib. Pihak Aliansi Wonosobo Melawan menegaskan bahwa pembubaran ini bukan akhir gerakan, melainkan awal pengawalan ketat dengan komitmen bergerak “sampai menang”.