Mulai Selasa, 1 Oktober 2024, pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menggunakan QR Code melalui aplikasi MyPertamina mulai diberlakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Meski demikian, penerapan ini masih bersifat imbauan dan belum menjadi aturan yang wajib diikuti oleh masyarakat yang hendak membeli BBM jenis Pertalite.
Penerapan di Lapangan
Pantauan di lapangan pada salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi, menunjukkan bahwa situasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, masih berjalan normal. Mayoritas pengemudi roda empat masih membeli BBM seperti biasanya tanpa menunjukkan adanya perubahan signifikan terkait penerapan QR Code MyPertamina.
Beberapa pengemudi terlihat melakukan transaksi pembelian Pertalite tanpa perlu memindai QR Code, sementara pengemudi lainnya yang sudah mengetahui kebijakan ini mulai memanfaatkan aplikasi MyPertamina untuk melakukan transaksi. Meskipun begitu, belum terlihat adanya kebingungan atau keluhan dari masyarakat terkait sistem baru ini.
Peralihan Bertahap
Pemerintah melalui Pertamina memang telah mengumumkan bahwa pembatasan penjualan BBM bersubsidi akan dilakukan secara bertahap. Awalnya, sistem QR Code diharapkan dapat mengatur distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan menghindari adanya penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Namun, hingga saat ini, kebijakan tersebut belum sepenuhnya bersifat mandatori dan hanya berupa imbauan.
Kebijakan ini diprediksi akan menjadi langkah awal bagi pemerintah dalam memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Implementasi penuh dari sistem ini nantinya akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi konsumen yang berhak menerima subsidi, sehingga alokasi BBM bersubsidi dapat lebih efisien dan merata.
Tanggapan Masyarakat
Meskipun sebagian besar masyarakat terlihat masih tenang menghadapi perubahan ini, ke depannya diperkirakan akan ada sosialisasi lebih lanjut dari pihak pemerintah dan Pertamina untuk memperkenalkan penggunaan QR Code dalam pembelian BBM. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kebingungan dan memastikan masyarakat memahami manfaat serta cara kerja dari kebijakan tersebut.
Peralihan ini juga dinilai sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola distribusi energi nasional. Dengan semakin berkembangnya teknologi, diharapkan digitalisasi penjualan BBM akan membawa manfaat yang lebih luas, baik dari segi pengawasan maupun transparansi.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, meski pembatasan penjualan BBM bersubsidi menggunakan QR Code MyPertamina telah dimulai sejak 1 Oktober 2024, penerapannya masih bersifat imbauan dan belum menjadi aturan yang harus diikuti oleh semua konsumen. Proses transisi ini akan terus diawasi dan dievaluasi oleh pemerintah demi memastikan kebijakan tersebut berjalan lancar dan adil bagi seluruh masyarakat.
Dengan penerapan yang bertahap, diharapkan kebijakan ini dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran, sehingga masyarakat yang memang membutuhkan subsidi dapat menerima manfaat yang seharusnya.
