Fraksi PKB DPRD Jateng Minta Gubernur Kaji Ulang Kebijakan Pajak Kendaraan Pasca Gerakan #StopBayarPajak
Gerakan #StopBayarPajak yang viral di kalangan warga Jawa Tengah akhirnya mendapat perhatian serius dari legislatif. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah meminta Gubernur Ahmad Luthfi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Muhammad Masrofi, untuk mengkaji ulang kebijakan pajak kendaraan…
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Perintahkan Bapenda Kaji Ulang Diskon PKB 2026, Respons Keluhan Warga
Ramainya keluhan warga Jawa Tengah (Jateng) terkait isu kenaikan serta tidak adanya diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2026 langsung mendapat respons dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dari semua keluhan yang masuk, Gubernur Jateng memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengkaji ulang kebijakan…
Pendapatan Transfer Menurun, DPRD Wonosobo Desak Efisiensi dan Jaga Mutu Pelayanan
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo yang berlangsung dua hari, Senin–Selasa (20–21/10/2025), sejumlah fraksi menyoroti pentingnya efisiensi dan inovasi fiskal agar kinerja pembangunan daerah tidak menurun di tengah tekanan fiskal. Fraksi NasDem–Perindo: Penanganan Stunting Belum Maksimal Fraksi NasDem–Perindo menilai program…
Puluhan Pemuda Geruduk Balai Desa Tlogojati, Pertanyakan Dana PAD
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Tlogojati, Kecamatan/Kabupaten Wonosobo, Senin (13/10/2025), mendatangi Balai Desa setempat. Mereka menuntut keterbukaan pengelolaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD), khususnya terkait sewa lahan desa kepada PT Perkebunan Tambi dan sejumlah pos anggaran dalam APBDes. Aksi…
RAPBD Wonosobo 2026 Turun Menjadi Rp 1,991 Triliun, Dipicu Anjloknya Pendapatan Transfer
Pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 kepada DPRD. Dokumen RAPBD ini menunjukkan adanya penurunan total anggaran sebesar Rp 31,6 miliar menjadi Rp 1,991 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp…
Jakarta Resmi Berubah Status Menjadi Daerah Khusus (DK)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mencabut status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) dari Jakarta. Jakarta kini berstatus sebagai Daerah Khusus (DK) setelah Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota ke Nusantara diterbitkan. Kebijakan ini mulai berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 151…