Pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 kepada DPRD. Dokumen RAPBD ini menunjukkan adanya penurunan total anggaran sebesar Rp 31,6 miliar menjadi Rp 1,991 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,022 triliun.
Faktor Penyebab Penurunan Anggaran
Penurunan total RAPBD ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan transfer untuk tahun 2026 adalah Rp 1,617 triliun, turun sekitar 2,08% dari tahun ini.
Di sisi lain, terdapat beberapa komponen anggaran yang mengalami dinamika:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik tipis sebesar 0,80%, menjadi Rp 373,39 miliar. Kenaikan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal.
- Pos lain-lain pendapatan sah mengalami penurunan signifikan, anjlok 39,57%, menjadi hanya Rp 475 juta. Ini merupakan penurunan paling drastis dalam komposisi pendapatan.
Prioritas dan Tantangan APBD 2026
Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, penyusunan RAPBD 2026 ini mengusung tema “Integrasi Agrobisnis dan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah.” Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk fokus pada dua sektor utama yang diharapkan dapat menopang perekonomian Wonosobo di tengah tantangan anggaran.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah hanya mengandalkan Rp 5 miliar dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2025. Dana ini direncanakan untuk penyertaan modal di PT Bank Jateng dan PT BPR BKK Wonosobo, yang diharapkan dapat memperkuat permodalan bank-bank daerah tersebut.
Bupati Afif menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang hati-hati, karena APBD merupakan instrumen utama untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penyesuaian yang akan dilakukan dalam pembahasan dengan DPRD, diharapkan alokasi anggaran dapat sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
