Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo yang berlangsung dua hari, Senin–Selasa (20–21/10/2025), sejumlah fraksi menyoroti pentingnya efisiensi dan inovasi fiskal agar kinerja pembangunan daerah tidak menurun di tengah tekanan fiskal.
Fraksi NasDem–Perindo: Penanganan Stunting Belum Maksimal
Fraksi NasDem–Perindo menilai program penanggulangan stunting masih belum digarap optimal. Sekretaris Fraksi, Bayu Adji Nugraha, menyebut pemerintah belum memiliki basis data yang kuat, sehingga arah kebijakan menjadi kabur.
“Tanpa data yang valid, kebijakan hanya sebatas wacana dan sulit menyentuh akar masalah,” ujarnya.
Fraksi ini juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum menunjukkan peningkatan signifikan serta kebijakan opsen kendaraan bermotor yang dinilai membingungkan masyarakat. Pemerintah diminta memperbanyak sosialisasi karena kebijakan tersebut merupakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022.
Selain itu, NasDem–Perindo mengkritik kenaikan retribusi sampah hingga 1.000 persen yang sempat memicu protes di tingkat desa dan kelurahan. Mereka mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan terpadu di tiap kecamatan demi mengembalikan prestasi Adipura bagi Wonosobo.
Fraksi PDI Perjuangan: Waspadai Penurunan Transfer Pusat
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Wahyu Aji Waluyo, menyoroti penurunan pendapatan transfer dari pusat sebesar 2,08 persen menjadi Rp1,617 triliun. Kondisi ini, katanya, berpotensi menekan ketahanan fiskal daerah.
“Jika dibiarkan berlarut, bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Meski begitu, PDI Perjuangan tetap mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi 13,34 persen berdasarkan data Susenas Maret 2025—penurunan 1,94 poin yang disebut paling signifikan dalam sejarah Wonosobo.
Fraksi berlambang banteng itu mendorong agar APBD 2026 lebih berpihak pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan pelaku UMKM demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Fraksi Golkar: Efisiensi Jangan Kurangi Layanan Publik
Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Dony Hermanto, mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas layanan publik.
“Setiap rupiah harus punya indikator kinerja yang jelas agar publik bisa menilai manfaatnya,” tegasnya.
Golkar juga menyoroti rencana penyertaan modal ke PT Bank Jateng dan BPR BKK Wonosobo sebesar Rp5 miliar. Fraksi meminta analisis bisnis yang matang agar investasi tersebut memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
Fraksi Demokrat: Fokus pada Belanja Produktif
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Syafiq Anang Hidayatulloh, menyoroti penurunan belanja daerah sebesar 3,66 persen. Ia meminta pemerintah menjaga mutu pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi.
Demokrat juga menekankan pentingnya meningkatkan belanja modal produktif untuk infrastruktur desa, irigasi, dan pariwisata, serta mewaspadai proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
“Jangan sampai proyeksi silpa yang keliru malah mengacaukan rencana pembangunan,” tandasnya.
Bupati Afif: APBD 2026 Sesuai RPJMD Baru, Fokus ke Agrobisnis dan Pariwisata
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 disesuaikan dengan RPJMD 2025–2029 yang baru disahkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2025.
“Dengan penyesuaian RPJMD baru, arah dan prioritas pembangunan juga menyesuaikan,” jelasnya.
Tema pembangunan tahun depan tetap pada integrasi agrobisnis dan pariwisata, dengan fokus pada revitalisasi infrastruktur, penguatan SDM, dan pemberdayaan UMKM.
Afif juga memperkenalkan program Kurda Maer, ditujukan bagi masyarakat miskin desil 1–5, penyandang disabilitas, kepala keluarga perempuan, dan lansia miskin.
Penanganan Stunting dan Opsen Kendaraan
Menjawab kritik terkait stunting, Afif menyebut pemerintah menyiapkan dua strategi besar: intervensi spesifik bagi ibu hamil dan balita, serta intervensi sensitif yang menyasar edukasi, sanitasi, dan perubahan perilaku masyarakat.
Terkait kebijakan opsen kendaraan bermotor, Afif menegaskan tidak ada kenaikan tarif baru.
“Hanya penyesuaian pembagian hasil. Total beban wajib pajak tetap 1,743 persen dari NJKB,” jelasnya.
Kondisi Fiskal dan Pengelolaan Silpa
Afif memaparkan bahwa pendapatan transfer dari pusat turun Rp44,6 miliar, terutama pada dana bagi hasil, DAK fisik/nonfisik, dan DAU. Untuk itu, Pemkab tetap memprioritaskan belanja wajib: pendidikan minimal 20 persen, infrastruktur publik 40 persen, dan belanja pegawai maksimal 30 persen.
Sementara proyeksi silpa 2025 ditetapkan Rp5 miliar dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi overestimasi.
“Kalau realisasinya lebih besar, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas tambahan,” ujarnya.
Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Menutup penjelasannya, Bupati Afif menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan seluruh fraksi DPRD.
“Kami meyakini, dengan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, APBD 2026 bisa benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Afif berharap arah pembangunan tahun depan mampu memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Wonosobo.
