Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak lengah di tengah derasnya arus informasi era digital. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Nasional bertema “Wonosobo Melawan Hoaks: Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Masyarakat” di Aula Kampus 2 Universitas Sains Al-Qur’an (Unsiq), Sabtu (25/4/2026).
Menurut Gubernur, kemudahan akses informasi saat ini bak pisau bermata dua. Jika tidak dibarengi dengan kemampuan verifikasi, masyarakat akan mudah terjebak dalam pusaran hoaks yang mengancam persatuan bangsa.
Hoaks: Ancaman Nyata Stabilitas Sosial
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa hoaks bukan sekadar kekeliruan data biasa, melainkan instrumen yang dapat memicu perpecahan dan meruntuhkan kepercayaan publik.
“Kita harus menghadirkan informasi yang mendidik dan memperkuat persatuan, bukan justru memecah belah. Hoaks adalah ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan institusi negara,” tegasnya di hadapan peserta seminar.
Budayakan Verifikasi Informasi
Gubernur menginstruksikan masyarakat untuk membangun “filter” pribadi sebelum menekan tombol share di gawai masing-masing. Ia meminta pola pikir kritis menjadi kebiasaan baru dalam mengonsumsi konten digital.
“Lakukan cek, ricek, dan cek ulang. Jangan langsung percaya, apalagi menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Jangan mudah terprovokasi oleh konten yang tujuannya hanya untuk mengadu domba,” tambahnya.
Kolaborasi dan Aglomerasi Ekonomi
Selain literasi digital, Ahmad Luthfi juga menyentuh aspek pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa sinergi antar-pemangku kepentingan adalah kunci ketahanan daerah menghadapi dinamika global.
Salah satu strategi yang didorong adalah pendekatan aglomerasi wilayah. Strategi ini dinilai efektif untuk menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang saling terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pesan untuk Birokrasi: Jangan Alergi Kritik
Menutup arahannya, Ahmad Luthfi memberikan pesan menukik bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik. Ia menuntut adanya transparansi total dalam tata kelola pemerintahan.
“Birokrasi harus hadir sebagai pelayan masyarakat. Jalankan pemerintahan secara transparan dan jangan alergi terhadap kritik. Jadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” ucapnya lugas.
Melalui seminar ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas digital di Wonosobo dapat semakin solid dalam membentengi masyarakat dari paparan informasi negatif sekaligus mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel.
