Nepal sedang menghadapi krisis yang melumpuhkan setelah gelombang demonstrasi besar-besaran menumbangkan pemerintahan, membakar gedung-gedung vital, dan memicu kekacauan di seluruh negeri. Kerusuhan yang disebut terburuk dalam dua dekade ini, telah mengakibatkan lebih dari 13.500 narapidana kabur dari penjara di seluruh Nepal.
Protes yang Dipicu Korupsi dan Larangan Media Sosial
Awal mula protes ini adalah larangan pemerintah terhadap media sosial, yang memicu amarah dari kaum muda yang menamakan diri sebagai gerakan Gen Z. Kemarahan mereka tak terbendung, dan segera menjadi gelombang protes anti-pemerintah yang dipicu oleh isu korupsi yang tak kunjung usai.
Situasi makin panas ketika tindakan represif aparat menewaskan setidaknya 19 orang pada Senin (9/9). Sejak itu, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan yang membakar gedung-gedung pemerintah, rumah pejabat, dan kantor parlemen.
Rumah PM Dibakar, Napi Melarikan Diri
Di tengah kekacauan, situasi keamanan memburuk drastis. Pihak kepolisian Nepal melaporkan bahwa 13.500 tahanan melarikan diri dari berbagai penjara, dan beberapa di antaranya diduga bergabung dengan massa di jalanan.
Rumah Perdana Menteri KP Sharma Oli, yang telah menjabat empat kali, juga diserang dan dibakar massa. Oli kemudian mengumumkan pengunduran dirinya, namun keberadaannya hingga saat ini masih tidak diketahui.
Untuk menstabilkan keadaan, tentara mengambil alih kendali ibu kota Kathmandu. Kendaraan lapis baja berpatroli, dan aparat militer menggunakan pengeras suara untuk menenangkan warga. Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, bahkan telah bertemu dengan tokoh masyarakat dan perwakilan pemuda untuk mencari solusi atas kekosongan politik ini.
Korban Jiwa dan Harapan Internasional
Hingga Rabu malam, jumlah korban jiwa telah mencapai 22 orang, termasuk istri seorang mantan perdana menteri yang tewas dalam insiden pembakaran rumahnya.
Menanggapi situasi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sekjen Antonio Guterres menyerukan semua pihak untuk menahan diri. International Crisis Group menilai krisis ini sebagai titik balik yang akan menentukan masa depan demokrasi Nepal.
Kemarahan kaum muda juga dipicu oleh krisis ekonomi. Bank Dunia melaporkan lebih dari 20% pemuda usia 15-24 tahun menganggur, sementara PDB per kapita hanya Rp23,8 juta per tahun. Video-video di media sosial yang membandingkan gaya hidup mewah anak-anak politisi dengan penderitaan rakyat miskin semakin memperkuat posisi “Gen Z” sebagai motor utama protes.
Para pengamat menilai, solusi tercepat adalah pembentukan pemerintahan transisi. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Shushila Karki, disebut-sebut sebagai kandidat yang kredibel untuk memimpin sementara. Kondisi Nepal saat ini masih jauh dari stabil, dan masyarakat menanti solusi politik yang dapat menjawab tuntutan anti-korupsi serta membuka peluang ekonomi bagi generasi mudanya.
