Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo merespons tegas mencuatnya kasus dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kalikajar. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, lembaga legislatif ini berencana memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan secara komprehensif.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Mugi Sugeng, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Wonosobo dan pihak-pihak terkait.

“Kita ingin mengundang RDP, pemerintah baik Dinas Sosial maupun lainnya. Kita memposisikan sebagai wakil rakyat ya, yang pertama bahwa ini kan program nasional,” kata Mugi Sugeng saat ditemui di sela kegiatan bersama kader DPC Demokrat Wonosobo di Kejiwan, Jumat (7/8/2026).

Dalami Duduk Perkara Program Nasional

Mugi menjelaskan bahwa DPRD perlu mendalami seluruh duduk perkara sebelum memberikan tanggapan lebih jauh. Hal ini mengingat PKH merupakan program kerja pemerintah pusat dari Kementerian Sosial, di mana para pendamping berada di bawah naungan Kemensos dan anggarannya ditransfer langsung ke rekening penerima tanpa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, klarifikasi resmi dari Dinsos sebagai mitra kerja di daerah sangat krusial agar DPRD mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat.

Soroti Masalah Pembaruan Data dan Aduan Warga

Di samping penanganan kasus hukum yang tengah berjalan, Mugi mengungkapkan bahwa DPRD Wonosobo memang cukup sering menerima keluhan dari masyarakat terkait program PKH. Keluhan tersebut mayoritas berkisar pada persoalan pendataan dan pembaruan data penerima manfaat.

• Akurasi Data: Banyak warga yang secara kondisi layak menerima bantuan, namun belum terdata sebagai penerima manfaat.

• Pembaruan Data: Proses pembaruan data (updating) dari daerah dinilai kerap belum memberikan dampak signifikan terhadap daftar acuan penerima dari pusat.

“Ya sering sih, artinya keluhan yang masuk ke kita ini kan ada mungkin belum terserapnya ataupun belum terdatanya data yang terbaru. Sementara kadang pembaharuan data dari kita itu belum bisa mempengaruhi itu secara signifikan,” imbuh Mugi.

Hormati Proses Hukum yang Berjalan di Kejari

Menyikapi penyidikan dugaan penyelewengan yang kini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo, DPRD memilih untuk bersikap hati-hati dan menghormati proses hukum.

“Karena ini sudah masuk ranah hukum sehingga tentu juga tidak etis ketika bicara apa sih sebetulnya persoalan sebelum kita nanti tahu dari mitra kita tadi,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Kejari Wonosobo saat ini sedang mengusut tuntas dugaan penyimpangan PKH di Kecamatan Kalikajar. Penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang saksi serta mengamankan barang bukti berupa hampir 600 kartu ATM KKS dan buku rekening penerima manfaat yang diduga ditahan oleh oknum. Hingga saat ini, proses perhitungan kerugian negara dan pendalaman alat bukti masih terus berjalan.