Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, mengingatkan masyarakat untuk tidak menyampaikan keluhan infrastruktur melalui media sosial. Ia menekankan pentingnya penggunaan kanal resmi pemerintah agar setiap laporan dapat ditangani secara cepat dan terarah.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya aduan masyarakat selama periode arus mudik Lebaran 2026, terutama yang berkaitan dengan kondisi jalan rusak dan penerangan jalan yang belum memadai di sejumlah titik.

“Silakan komplain melalui channel yang jelas. Dinas kami bisa, PUPR bisa, LaporGub juga bisa, bahkan ada layanan telepon. Jangan ke media sosial, langsung ke kami, pasti akan kami tanggapi,” ujar Luthfi.

Laporan Resmi Lebih Cepat Ditangani

Luthfi menjelaskan, laporan yang masuk melalui jalur resmi akan lebih mudah diverifikasi dan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun Dinas Perhubungan.

Berbagai kanal pengaduan resmi yang tersedia bagi masyarakat antara lain layanan pengaduan Dinas PUPR Jawa Tengah, platform LaporGub, serta layanan telepon langsung ke instansi terkait.

PJU Masih Kurang 50 Persen

Terkait penerangan jalan, data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah menunjukkan ketersediaan lampu penerangan jalan umum (PJU) masih jauh dari mencukupi. Dari total kebutuhan sekitar 34 ribu unit, baru sekitar 15 ribu yang terpasang di berbagai ruas jalan provinsi — artinya masih terdapat kekurangan hampir 50 persen.

Kondisi ini menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, terutama demi keselamatan pengguna jalan pada malam hari.

Mudik 2026 Dinilai Berjalan Lancar

Di sisi lain, Luthfi menilai penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 di Jawa Tengah berjalan relatif lancar. Tidak ada keluhan besar dari masyarakat terkait kemacetan maupun kondisi jalan secara umum.

“Evaluasi kami positif. Tidak ada public complain yang signifikan terkait jalan, dan tidak ada kemacetan yang fluktuatif,” katanya.

Tingginya mobilitas masyarakat juga menjadi sorotan, dengan jutaan pemudik tercatat memasuki wilayah Jawa Tengah menggunakan berbagai moda transportasi. Pemerintah daerah turut mendukung kelancaran arus tersebut melalui program mudik gratis berbasis bus dan kereta api yang ditujukan bagi masyarakat, khususnya pekerja sektor informal.

Dengan optimalisasi kanal pengaduan resmi, pemerintah berharap setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.