Gerakan #StopBayarPajak yang viral di kalangan warga Jawa Tengah akhirnya mendapat perhatian serius dari legislatif. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah meminta Gubernur Ahmad Luthfi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Muhammad Masrofi, untuk mengkaji ulang kebijakan pajak kendaraan bermotor yang dikeluhkan masyarakat.

Pajak Tidak Naik, Tapi Diskon Dihapus

Muhaimin, anggota DPRD Jateng dari Fraksi PKB, menjelaskan bahwa sejatinya tarif pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kenaikan. Namun, ketiadaan program diskon atau keringanan yang sebelumnya diberikan menimbulkan persepsi sebaliknya di masyarakat.

“Pada dasarnya pajaknya tidak naik. Namun karena sebelumnya ada diskon, ketika diskon itu selesai, masyarakat merasa seolah-olah terjadi kenaikan,” jelas Muhaimin.

Penghapusan program diskon inilah yang membuat warga merasa terbebani karena harus membayar pajak dengan nominal yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya, meski sebenarnya itu adalah tarif normal tanpa keringanan.

PKB Dorong Evaluasi Menyeluruh

Meski demikian, Fraksi PKB tetap mendorong evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Muhaimin menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, tanpa menambah beban warga.

“Pemerintah provinsi perlu mencari formulasi yang lebih adaptif, termasuk opsi-opsi terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa menekan warga,” ujarnya.

Tuntutan PKB kepada Pemprov Jateng:

• Kajian ulang kebijakan pajak kendaraan bermotor
• Formulasi kebijakan yang lebih adaptif dengan kondisi ekonomi masyarakat
• Terobosan peningkatan pendapatan daerah tanpa memberatkan warga
• Pertimbangan program keringanan atau diskon yang berkelanjutan

Ajakan #StopBayarPajak Dinilai Tidak Bijak

Meski memahami keluhan masyarakat, Muhaimin mengingatkan bahwa ajakan ‘stop bayar pajak’ bukanlah solusi yang bijak. Gerakan ini justru dapat berdampak negatif bagi pembangunan daerah dan layanan publik yang dibiayai dari pajak.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Tengah, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Respons Terhadap Aspirasi Rakyat

Desakan dari Fraksi PKB ini menunjukkan bahwa gerakan #StopBayarPajak yang viral di media sosial telah efektif menarik perhatian para wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial terbukti mampu mendorong legislatif untuk mengambil langkah konkret.

Langkah PKB meminta kajian ulang kebijakan pajak menunjukkan responsivitas lembaga legislatif terhadap keluhan masyarakat. Ini menjadi contoh bagaimana media sosial dapat menjadi saluran aspirasi yang efektif dalam sistem demokrasi.

Menunggu Respons Gubernur dan Bapenda

Kini bola berada di tangan Gubernur Ahmad Luthfi dan Kepala Bapenda Jateng Muhammad Masrofi untuk merespons desakan dari Fraksi PKB. Masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah provinsi dalam menjawab keluhan terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor.

Apakah akan ada program keringanan baru? Atau akan ada penyesuaian kebijakan lain yang lebih ramah kantong masyarakat? Semua mata kini tertuju pada respons pemerintah provinsi dalam waktu dekat.

Fakta Singkat:

• Isu: Gerakan #StopBayarPajak viral di Jateng
• Pemicu: Penghapusan program diskon pajak kendaraan
• Respons: Fraksi PKB DPRD Jateng meminta kajian ulang
• Klarifikasi: Tarif pajak tidak naik, tapi diskon dihapus
• Tuntutan: Formulasi kebijakan yang lebih adaptif
• Status: Menunggu respons Gubernur dan Bapenda Jateng