Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wonosobo dipastikan berjalan dengan standar pengawasan yang ketat. Langkah ini diambil oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai upaya antisipasi serius terhadap maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah lain.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi program dilakukan secara rutin melalui pembentukan tim khusus. “Kami telah membentuk tim percepatan, monitoring, dan evaluasi. Anggotanya dari berbagai OPD, terutama Dinas Kesehatan yang fokus pada keamanan makanan,” ujar Afif usai kegiatan Coffee Morning dengan Forkopimda, OPD, hingga ormas di Wonosobo, Rabu lalu.
Verifikasi Ketat dan Dukungan Infrastruktur
Hingga saat ini, Program MBG di Wonosobo telah memiliki 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi. Dari jumlah tersebut, empat SPPG telah berhasil mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Badan Gizi Nasional (BGN), sementara sisanya tengah didorong untuk segera menyelesaikan proses perizinan.
“Harapannya semua SPPG bisa memenuhi persyaratan. Kami terus dorong bersama Forkopimda agar pelaksanaan program ini sesuai standar,” imbuh Afif.
Untuk mempercepat proses verifikasi dan koordinasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga telah memfasilitasi kantor BGN di Wonosobo. Kehadiran perwakilan BGN dalam forum tersebut juga memberikan pemaparan teknis pelaksanaan program MBG di lapangan.
Logistik dan Tantangan Distribusi
Program MBG di Wonosobo melayani antara 2.800 hingga 3.800 siswa per hari, dengan proses pengiriman yang dilakukan dalam beberapa gelombang. Afif, mengutip perwakilan BGN, menjelaskan proses logistik yang menuntut kesegaran:
- Proses masak dimulai sejak pukul 04.00 pagi.
- Pengiriman pertama dilakukan pukul 06.30.
- Proses masak terus berlangsung hingga pukul 08.30 untuk pengiriman terakhir sekitar pukul 11.00 siang.
“Proses memasak di dapur-dapur MBG di Wonosobo selalu diawasi agar disajikan kepada siswa tetap dalam kondisi segar,” tegas Bupati. Menu yang disiapkan juga disesuaikan dengan kelompok usia, mulai dari balita, PAUD, hingga jenjang SMA.
Namun, program ini tidak luput dari kendala. Fluktuasi cuaca, khususnya hujan, kerap memengaruhi kuantitas dan kualitas sayur di Wonosobo, yang menjadi bahan belanja harian SPPG. Selain itu, keterbatasan anggaran formal dan tenaga kerja juga menjadi hambatan, meskipun kegiatan pengawasan tetap berjalan murni atas dasar tanggung jawab terhadap keberhasilan program.
Penguatan Ekonomi Lokal dan Standar Keahlian
Salah satu aspek positif yang ditekankan oleh Bupati Afif adalah komitmen program MBG dalam menggunakan bahan baku lokal. Mulai dari beras, telur, sayuran, hingga lauk-pauk dipasok dari UMKM dan petani setempat.
Bahkan, dapur MBG diwajibkan memiliki tenaga ahli seperti ahli gizi, akuntan, hingga juru masak profesional. “Kami ingin program ini tidak hanya menekan angka kemiskinan tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Ini juga membuka lapangan kerja baru bagi para chef dan lulusan tata boga,” ujar Bupati Afif.
Target Pemerataan dan Larangan Frozen Food
Saat ini, Wonosobo baru memiliki 23 SPPG aktif dari total target sekitar 90 dapur, menyisakan sekitar 67 dapur yang masih harus didorong untuk beroperasi. Pemerataan layanan pun menjadi fokus ke depan, mengingat beberapa kecamatan seperti Sukoharjo dan Leksono belum memiliki SPPG sama sekali.
“Kami bersama Forkopimda akan mendorong agar proses perizinan segera tuntas dan semua wilayah bisa dilayani,” kata Afif.
Bupati Afif juga memberikan instruksi tegas, mewajibkan setiap dapur memproduksi makanan segar dan memastikan tidak menggunakan frozen food seperti yang ditemukan di beberapa daerah lain.
“Menu MBG diproduksi semuanya di dapur SPPG, termasuk menu-menu seperti galantin dan rolade. Ini untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga. Juga roti untuk menu burger juga dari produksi lokal,” tutup Bupati.***
