Pemerintah Kabupaten Wonosobo Raih Kategori “Baik” dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil meraih kategori “Baik” dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023. Penghargaan ini merupakan hasil dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan tersebut diberikan pada Kamis, 26 September 2024, bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, bersamaan dengan peringatan Hari Statistik Nasional. Selain Kabupaten Wonosobo, penghargaan ini juga diberikan kepada 5 provinsi, 63 kabupaten, dan 25 kota di seluruh Indonesia.

Pengelompokan Penghargaan

Anugerah EPSS dibagi menjadi tiga kelompok utama:

1. Tingkat Provinsi Terbaik, yang diraih oleh DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali.
2. Tingkat Kabupaten Terbaik, yang diberikan kepada Kabupaten Bantul, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tangerang.
3. Tingkat Kota Terbaik, yang diraih oleh Kota Magelang, Kota Malang, dan Kota Tangerang.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat 13 kabupaten dan 3 kota yang mendapatkan penghargaan dalam penyelenggaraan statistik sektoral ini.

Faktor Kunci Keberhasilan Kabupaten Wonosobo

Prestasi Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan statistik sektoral tidak terlepas dari kolaborasi antara berbagai pihak di Forum Satu Data. Forum ini terdiri dari pembina data (BPS), koordinator data (Bappeda), walidata (Diskominfo), serta produsen data. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi kunci dalam keberhasilan Wonosobo mengelola data sektoral secara efektif dan akurat.

Pernyataan Pejabat dan Dukungan terhadap Statistik Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya pembangunan statistik nasional sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kesuksesan pembangunan statistik. Ia juga menyebutkan bahwa hasil EPSS dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Reformasi Birokrasi secara keseluruhan, hasil EPSS yang dilakukan oleh BPS merupakan indikator komposit yang sangat penting.

Mendagri Tekankan Pentingnya Kebijakan Berbasis Data

Pada acara puncak peringatan Hari Statistik Nasional 2024, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut memberikan sambutan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada teori yang kuat, yang dalam hal ini berarti berbasis pada data dan statistik yang akurat. “Yang benar adalah membuat kebijakan berdasarkan teori yang kuat. Setiap pembuatan kebijakan harus didasarkan kepada teori, dalam konteks ini berarti data dan statistik,” ujar Tito Karnavian.

Penutup

Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo telah berhasil menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola dan menyelenggarakan statistik sektoral dengan baik. Keberhasilan ini diharapkan menjadi dorongan bagi kabupaten lain untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data dan statistik, demi mendukung pembangunan yang lebih efektif serta berbasis pada data yang valid dan terukur.