Ratusan warga yang tergabung sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di kawasan Alun-alun pusat Kota Wonosobo pada Rabu (8/7/2026). Aksi longmarch simpatik ini bertujuan menyuarakan dukungan agar program pemenuhan gizi bentukan pemerintah pusat tersebut tetap dilanjutkan di Kabupaten Wonosobo.

Massa memulai pergerakan dari Jalan Merdeka, melintasi Taman Plaza, hingga berakhir di depan pintu utama Pendopo Kabupaten Wonosobo. Sambil berjalan, peserta membentangkan poster-poster aspirasi terkait keberlanjutan program yang dinilai berdampak positif bagi perekonomian lokal.

Fenomena Massa Bermasker: Mengemuka Isu Ancaman PHK

Ada pemandangan kontras di tengah barisan massa. Sebagian besar demonstran tampak kompak mengenakan masker medis maupun kain yang menutupi sebagian besar wajah mereka. Berdasarkan penelusuran di lapangan, penggunaan masker tersebut bukan dipicu alasan kesehatan, melainkan sebagai upaya menyembunyikan identitas.

Seorang demonstran perempuan asal Kecamatan Wadaslintang yang enggan disebutkan namanya membeberkan bahwa mayoritas massa bermasker merupakan pekerja dari Satuan Pelayanan Pembuat Gizi (SPPG) dapur umum mitra MBG. Ia mengaku terpaksa ikut turun ke jalan karena adanya tekanan dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pemilik SPPG.

“Kami sebenarnya serbasalah. Karena kalau tidak mau datang, ancamannya langsung dipecat sama pemilik (SPPG). Sementara kami masih butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga,” akunya dengan nada berbisik di sela-sela aksi.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pengelola SPPG maupun penanggung jawab massa di lapangan yang bersedia memberikan pernyataan resmi ketika dikonfirmasi wartawan terkait dugaan mobilisasi paksa tersebut.

Koordinator Lapangan Fokus pada Dampak Positif MBG

Di sisi lain, Koordinator Lapangan Aksi, Hendrawan, memilih untuk fokus menjelaskan esensi utama dari gerakan ini. Ia menegaskan aksi ini murni menyuarakan nasib para mitra dan dampak positif program MBG yang telah berjalan hampir satu tahun di Wonosobo.

“Mayoritas masyarakat Wonosobo itu menghendaki program MBG ini tetap dilanjutkan dan ditata kelola dengan baik. Hari ini kita hadir supaya BGN (Badan Gizi Nasional) tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan siapapun,” tegas Hendrawan.

Pemkab Tampung Aspirasi, Dorong Tata Kelola yang Sehat

Massa aksi ditemui langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Wonosobo, Didiek Wibawanto. Pihak eksekutif menegaskan komitmennya untuk menampung dua tuntutan utama, yakni keberlanjutan program serta perbaikan tata kelola agar tepat sasaran.

Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini terdapat 112 SPPG aktif di Wonosobo yang telah meng-cover kebutuhan gizi lebih dari 225.000 penerima manfaat.

“Kami sudah mendengar apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi dari aksi yang dilakukan. Pemerintah daerah akan meneruskan aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara persoalan yang menjadi kewenangan daerah akan segera ditindaklanjuti,” kata Didiek.

DPRD Desak Evaluasi Total: Soroti Celah Korupsi dan Standar Gizi

Menanggapi dinamika di lapangan, Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro, menilai bahwa gelombang aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa program MBG mendesak untuk dievaluasi secara total secara manajerial, tanpa harus menghentikan programnya secara mendadak.

Suwondo secara blak-blakan menyoroti adanya sejumlah rapor merah dan celah pelanggaran yang terjadi selama hampir setahun program ini bergulir di Wonosobo.

“Titik tekan saya adalah bagaimana tata kelola tentang MBG ini secara umum harus melakukan evaluasi. Terjadinya korupsi, terjadinya pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Kemudian standar kesehatan, standar gizi dan sebagainya yang belum memenuhi syarat, saya rasa ini jadi bagian evaluasi penting,” tegas Suwondo secara normatif.

Aksi yang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Polres Wonosobo tersebut berakhir dengan tertib, aman, dan kondusif setelah perwakilan massa menyelesaikan orasinya.