Banyumas, 25 Juli 2025 – Meskipun belum ada permintaan resmi dari masyarakat terkait distribusi air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas memastikan kesiapsiagaan penuh menghadapi potensi kekeringan di musim kemarau 2025. Hingga saat ini, belum ada satu pun desa yang mengajukan permintaan dropping air bersih.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Banyumas, Budi Nugroho, pada Jumat (25/7/2025). “Droping air bersih sampai hari ini belum ada permintaan, meskipun sebenarnya perkiraan musim kemarau sudah dimulai sejak dasarian terakhir bulan Mei,” ujar Budi.
Desa Panusupan Masih Terkendali, Namun Kewaspadaan Tetap Tinggi
Salah satu desa yang sempat menjadi perhatian adalah Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok. Namun, Budi Nugroho menyebutkan bahwa hingga kini kebutuhan air di sana masih bisa ditangani secara mandiri oleh pemerintah desa setempat.
Meski demikian, BPBD terus memantau dan meningkatkan kesiapsiagaan. Cuaca yang tidak menentu belakangan ini membuat prediksi musim kemarau menjadi lebih sulit. “Kadang hujan datang, kadang tidak. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu yang meskipun turun hujan, daya resap airnya sangat rendah, sehingga tetap berpotensi mengalami kekeringan,” jelas Budi, menekankan pentingnya kewaspadaan.
81 Desa Terancam Kekeringan, Ronda Waspada Bencana Diaktifkan
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPBD, sebanyak 81 desa di 15 hingga 17 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan, mirip dengan kondisi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal ini, BPBD telah mengaktifkan Ronda Waspada Bencana, sebuah sistem pelaporan cepat yang memungkinkan masyarakat mengirim laporan langsung kepada petugas lapangan.
“Tahun lalu, kami melayani droping air bersih hingga 14,6 juta liter, hasil kolaborasi dengan berbagai pihak dalam skema Penta Helix. Jika satu tangki berisi 5.000 liter, tinggal dihitung berapa jumlah armada yang kami turunkan saat itu,” kenang Budi, menunjukkan skala respons tahun sebelumnya.
Kesiapan Anggaran dan Imbauan untuk Masyarakat
BPBD Banyumas juga memastikan kesiapan dari sisi pendanaan. Anggaran telah tersedia melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan asesmen kebutuhan di lapangan.
“Prinsip kami, bantuan harus berbasis asesmen. Jadi tidak hanya siap logistik dan personel, tapi juga anggaran sudah kita siapkan. Jika nanti ada permintaan resmi dari desa atau kecamatan, kami bisa langsung bergerak,” tegas Budi.
BPBD mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing, agar penanganan bisa dilakukan cepat dan tepat sasaran. Kanal pelaporan resmi seperti Ronda Waspada Bencana dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu bagi mereka yang membutuhkan.
